Nama :
Ryanti Ramadani
NPM :
16110311
Kelas :
2KA24
Tugas :
Teori Organisasi 2
TUGAS 3
1.
Jelaskan
pengertian dan konsep pendapatan !
Jika membahas tentang ekonomi, sudah pasti
kita juga akan berhubungan dengan pendapatan. Di bawah ini akan dijelaskan
tentang pegertian pendapatan dan konsep pendapatan, Metode Perhitungan
Pendapatan Nasional, dan masalah-masalah dan keterbatasan dalam perhitungan
PDB.
-
Pengertian
Pendapatan adalah
sesuatu yang sangat penting dalam setiap perusahaan. Tanpa ada
pendapatan mustahil akan didapat penghasilan atau
earnings. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas
perusahaan yang biasa dikenal atau disebut penjualan, penghasilan jasa
(fees), bunga, dividen,royalti dan sewa.
Dalam literatur akuntansi terdapat beberapa pengertian atau definisi
pendapatan, antara lain adalah:
Menurut Niswonger (1992:22), pendapatan
adalah jumlah yang ditagih kepada pelanggan atas barangataupun jasa
yang diberikan kepada mereka.
Pada
buku yang sama, Niswonger (1992:56) juga menjelaskan pengertian pendapatan
sebagai berikut:
Pendapatan
atau revenue merupakan
kenaikan kotor atau gross dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan
barang dagangan, pelaksanaan jasa kepada pelanggan atau klien, penyewa harta,
peminjam uang, dan semua kegiatan usaha serta profesi yang bertujuan untuk
memperoleh penghasilan.
Menurut
PSAK nomor 23 paragraf 6 adalah sebagai berikut:
Pengertian
Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang
timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus
masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak
berasal dari kontribusi penanaman modal.
Menurut
Accounting Terminology Bulletin No. 2 yang dikutip dalam buku Harahap (1999:39):
Pengertian Pendapatan berasal dari penjualan barang dan pemberian
jasa dan diukur dengan jumlah yang dibebankan kepada langganan, klaim
atasbarang dan jasa yang disiapkan untuk mereka. Juga termasuk laba
daripenjualan atau pertukaran asset (kecuali dari surat berharga), hakdividen
dari investasi dan kenaikan lainnya pada equity pemilik kecualiyang
berasal dari modal donasi dan penyesuaian modal.
-
Konsep Pendapatan
Konsep
pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari
Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya(Inggris) pada
tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan
nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun,
pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut
pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam
perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur
kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product, GNP), yaitu seluruh
jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan
diukur menurut harga pasar pada suatu negara.
Konsep
– konsep Pendapatan :
*) Produk
Domestik Bruto (GDP)
Produk
domestik bruto (Gross
Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa
yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara
(domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil
produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang
beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan
termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah
yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.
*) Produk
Nasional Bruto (GNP)
Produk
Nasional Bruto (Gross
National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan
jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun;
termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang
berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing
yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
*) Produk
Nasional Neto (NNP)
Produk
Nasional Neto (Net
National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan
barang modal (sering pula disebutreplacement).Replacement penggantian
barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses
produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat
menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.
*) Pendapatan
Nasional Neto (NNI)
Pendapatan
Nasional Neto (Net
National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah
balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.
Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang
dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada
pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.
*) Pendapatan
Perseorangan (PI)
Pendapatan
perseorangan (Personal
Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam
masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun.
Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer paymentadalah
penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini,
melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh
pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas
pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah
pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan
(pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak
dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa
tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun
(iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan
maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi
bekerja).
*) Pendapatan
yang siap dibelanjakan (DI)
Pendapatan
yang siap dibelanjakan (Disposable
Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli
barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan
menjadi investasi. Disposable
income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan
pajak langsung. Pajak langsung (direct
tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak
lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak
pendapatan.
http://www.scribd.com/doc/74567136/25/B-Metode-Perhitungan-Pendapatan-Nasional
2.
Apa yang anda ketahui dengan Metode
Perhitungan Pendapatan Nasional ?
Konsep
pendapatan nasional dapat dihitung menggunakan 3 pendekatan yaitu :
·
Pendekatan Produksi
Menurut
metode ini pendapatan nasional atau PDB yaitu total output(produksi) yang
dihasilkan oleh masyarakan dalam perekonomian suatu Negara. Dalam prakriknya
yaitu
dengan membagi perekonomian menjadi beberapa sector produksi. Jumlah
ouput setiap
sector merupakan jumlah output seluruh perekonomian. Hanya saja,
ada kemungkinan
bahwa output yang dihasilkan suatu sector perekonomian berasal
dari output sector lain
atau merupakan input bagi sector ekonomi yang lainnya.
Untuk mengetahui besarnya
nilai tambah, digunakan rumus sebagai berikut :
Nilai tambah = nilai output – nilai input
·
Pendekatan pendapatan
Pendapatan
nasional menurut metode pendapatan memandang nilai output
perekonomian sebagai
nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam
proses
produksi.untuk memproduksi output dibutuhkan input berupa tenaga kerja,
barang
modal, dan uang. Pendapatan Nasional menurut pendekatan pendapatan dapat
dirumuskan sebagai berikut:
Pendapatan nasional = pendapatan sewa +
upah + pendapatan bunga + keuntungan.
·
Pendekatan pengeluaran
Yaitu nilai total pengeluiaran dalam
perekonomian selama periode tertentu. Menurut
metode ini ada beberapa jenis
pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian, yaitu
konsumsi rumah tangga,
pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor
neto.
http://www.scribd.com/doc/74567136/Buku-SMA-Kelas10-Ekonomi-Bambang-w-cintayasir
3.
Apa saja masalah-masalah dan keterbatasan
dalam perhitungan PDB?
Adapun
masalah-masalah dan keterbatasan dalam perhitungan PDB yang harus dihadapi
adalah sebagai beriktu :
·
Perhitungan
PDB dan Analisa Kemakmuran
Perhitungan PDB akan memberikan
gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran
suatu negara, dengan cara
membaginya dengan jumlah penduduk (disebut PDB per
kapita). Menurut PBB, sebuah
negara dikatakan miskin bila PDB per kapitanya lebih kecil
daripada US$ 450,00.
Berdasarkan standar ini, maka sebagian besar negara-negara di
dunia adalah
negara miskin. Suatu negara dikatakan makmur/kaya bila PDB perkapita lebih
besar daripada US$ 800.
Kelemahan dari pendekatan di atas
adalah tidak memperhatikan aspek distribusi
pendapatan. Akibatnya angka PDB per kapita kurang memberikan gambaran rinci tentang
kondisi kemakmuran suatu negara. Misalnya, walaupun Amerika Serikat yang PDB
perkapitanya US$ 29.080 (tahun 1997), namun negara itu masih terus bergelut dengan
masalah kemiskinan dan pengangguran, terutama di kalangan warga kulit hitam ataupun
pendatang (kulit berwarna). Bahkan secara absolut tampaknya jumlah penduduk miskin di
Amerika serikat akan bertambah.
Faktor utama pemicu gejala di atas adalah masalah distribusi pendapatan. Walaupun
distribusi pendapatan di USA relatif baik, tetapi belum sempurna untuk membuat seluruh
penduduknya menjadi makmur. Bahkan untuk faktor produksi non tenaga kerja, terutama
uang dan modal, distribusi penguasaannya sangat buruk. Pada tahun 1996, sekitar 46%
aset finansial dikuasai hanya oleh sekitar 1% penduduk.
pendapatan. Akibatnya angka PDB per kapita kurang memberikan gambaran rinci tentang
kondisi kemakmuran suatu negara. Misalnya, walaupun Amerika Serikat yang PDB
perkapitanya US$ 29.080 (tahun 1997), namun negara itu masih terus bergelut dengan
masalah kemiskinan dan pengangguran, terutama di kalangan warga kulit hitam ataupun
pendatang (kulit berwarna). Bahkan secara absolut tampaknya jumlah penduduk miskin di
Amerika serikat akan bertambah.
Faktor utama pemicu gejala di atas adalah masalah distribusi pendapatan. Walaupun
distribusi pendapatan di USA relatif baik, tetapi belum sempurna untuk membuat seluruh
penduduknya menjadi makmur. Bahkan untuk faktor produksi non tenaga kerja, terutama
uang dan modal, distribusi penguasaannya sangat buruk. Pada tahun 1996, sekitar 46%
aset finansial dikuasai hanya oleh sekitar 1% penduduk.
·
Perhitungan
PDB dan Masalah Kesejahteraan Sosial
Umumnya ukuran tingkat kesejahteraan
yang dipakai adalah tingkat pendidikan,
kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik.
Ada hubungan yang positif antara tingkat PDB per kapita dengan tingkat kesejahteraan
sosial.
Makin tinggi PDB per kapita, tingkat kesejahteraan sosial makin membaik. Hubungan ini
dapat dijelaskan dengan menggunakan logika sederhana. Jika PDB per kapita mkin tinggi,
maka daya beli masyarakat, kesempatan kerja serta masa depan perekonomian makin
membaik. Sehingga gizi, kesehatan, pendidikan, kebebabasan memilih pekerjaan dan
jaminan masa depan, kondisinya makin meningkat. Tapi dengan catatan, peningkatan PDB
per kapita disertai perbaikan distribusi pendapatan.
kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik.
Ada hubungan yang positif antara tingkat PDB per kapita dengan tingkat kesejahteraan
sosial.
Makin tinggi PDB per kapita, tingkat kesejahteraan sosial makin membaik. Hubungan ini
dapat dijelaskan dengan menggunakan logika sederhana. Jika PDB per kapita mkin tinggi,
maka daya beli masyarakat, kesempatan kerja serta masa depan perekonomian makin
membaik. Sehingga gizi, kesehatan, pendidikan, kebebabasan memilih pekerjaan dan
jaminan masa depan, kondisinya makin meningkat. Tapi dengan catatan, peningkatan PDB
per kapita disertai perbaikan distribusi pendapatan.
Masalah mendasar dalam perhitungan PDB
adalah tidak diperhatikannya dimensi
nonmaterial. Sebab PDB hanya menghitung output yang dianggap memenuhi kebutuhan
fisik/ materi yang dapat diukur dengan nilai uang. Sedangkan output yang tidak terukur
dengan uang, misalnya ketenangan batin yang diperoleh dengan menyandarkan hidup pada
norma-norma agama/spiritual tidak dihitung. Sebab, dalam kenyataannya kebahagiaan tidak
hanya ditentukan oleh tingkat kemakmuran, tetapi juga ketenangan batin.
nonmaterial. Sebab PDB hanya menghitung output yang dianggap memenuhi kebutuhan
fisik/ materi yang dapat diukur dengan nilai uang. Sedangkan output yang tidak terukur
dengan uang, misalnya ketenangan batin yang diperoleh dengan menyandarkan hidup pada
norma-norma agama/spiritual tidak dihitung. Sebab, dalam kenyataannya kebahagiaan tidak
hanya ditentukan oleh tingkat kemakmuran, tetapi juga ketenangan batin.
Jadi kita tidak bisa serta merta
mengatakan bahwa kesejahteraan sosial di negara-negara
kaya(Amerika Serikat dan Jepang) adalah jauh lebih baik dibanding di negara-negara miskin
(misal Bhutan dan Nepal). Karena, tingkat kejahatan dan tingkat bunuh diri di negara-negara
kaya tersebut lebih tinggi di banding negara-negara miskin.
kaya(Amerika Serikat dan Jepang) adalah jauh lebih baik dibanding di negara-negara miskin
(misal Bhutan dan Nepal). Karena, tingkat kejahatan dan tingkat bunuh diri di negara-negara
kaya tersebut lebih tinggi di banding negara-negara miskin.
·
PDB
Per Kapita dan Masalah Produktivitas
Untuk memperoleh perbandingan produktivitas antar negara, ada beberapa hal yang perlu
dipertimbangkan:
Untuk memperoleh perbandingan produktivitas antar negara, ada beberapa hal yang perlu
dipertimbangkan:
1.
Jumlah dan komposisi penduduk : Bila
jumlah penduduk makin besar, komposisi-nya sebagian besar adalah penduduk usia
kerja (15-64 tahun) dan berpendidikan tinggi (> SLA), maka
tingkat output dan produktivitasnya dapat makin baik.
2.
Jumlah dan struktur kesempatan
kerja : Jumlah kesempatan kerja yang makin besar memperbanyak
penduduk usia kerja yang dapat terlibat dalam proses produksi. Tetapi komposisi
kerja pun mempengaruhi tingkat produktivitas. Sekalipun kesempatan kerja sangat
besar, tetapi semuanya adalah kesempatan kerja sektor pertanian, produktivitas
pekerja juga tidak tinggi. Sebab sektor pertanian umumnya memiliki nilai tambah
yang rendah. Jika kesempatan kerja yang dominan berasal dari sektor kegiatan
ekonomi modern (industri dan jasa), maka output per pekerja akan relatif
tinggi, karena nilai tambah kedua sektor tersebut amat tinggi.
3. Faktor-faktor nonekonomi : Yang
tercakup dalam faktor-faktor nonekonomi antara lain etika kerja, tata nilai,
faktor kebudayaan dan sejarah perkembangan. Jepang pantas menjadi negara yang
produktif sebab selain jumlah penduduk yang banyak, berpendidikan tinggi dan
umumnya bekerja di sektor modern, mereka juga memiliki etika kerja yang baik,
menjujung tinggi kejujuran dan penghargaan tergadap senior. Dan Jepang juga
merupakan negara yang selama kurang lebih 3.000 tahun terus menerus membangun
dirinya menjadi bangsa modern, walaupun pembangunan ekonomi modernnya baru
dimulai dua abad yang lalu.
·
Penghitungan
PDB dan Kegiatan-kegiatan Ekonomi Tak Tercatat (Underground Economi)
Angka statistik PDB Indonesia yang
dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik hanya
mencatat kegiatan-kegiatan ekonomi formal. Karena itu, statistik PDB belum
mencerminkan seluruh aktivitas perekonomian suatu negara. Misalnya, upah pembantu
rumah tangga di Indonesia tidak tercatat. Begitu juga dengan kegiatan petani buah yang
langsung menjual produknya ke pasar.
Di negara-negara berkembang, keterbatasan kemampuan pencatatan lebih
disebabkan oleh kelemahan administratif dan struktur kegiatan ekonomi masih
didominasi oleh kegiatan pertanian dan informal. Tetapi di negara-negara maju,
kebanyakan kegiatan ekonomi yang tak tercatat disebabkan oleh karena kegiatan
tersebut merupakan kegiatan ilegal atau melawan hukum. Padahal, nilai transaksinya
sangat besar. Misalnya, kegiatan penjualan obat bius dan obat-obat terlarang lainnya.
mencatat kegiatan-kegiatan ekonomi formal. Karena itu, statistik PDB belum
mencerminkan seluruh aktivitas perekonomian suatu negara. Misalnya, upah pembantu
rumah tangga di Indonesia tidak tercatat. Begitu juga dengan kegiatan petani buah yang
langsung menjual produknya ke pasar.
Di negara-negara berkembang, keterbatasan kemampuan pencatatan lebih
disebabkan oleh kelemahan administratif dan struktur kegiatan ekonomi masih
didominasi oleh kegiatan pertanian dan informal. Tetapi di negara-negara maju,
kebanyakan kegiatan ekonomi yang tak tercatat disebabkan oleh karena kegiatan
tersebut merupakan kegiatan ilegal atau melawan hukum. Padahal, nilai transaksinya
sangat besar. Misalnya, kegiatan penjualan obat bius dan obat-obat terlarang lainnya.
http://www.scribd.com/doc/86287842/PENDAPATAN-PERHITUNGAN


0 komentar:
Posting Komentar